E46SHAFINARAMADHANIACHMAD

  MENJAGA “RUH” BANGSA DI LABIRIN DIGITAL                                              NAMA: Shafina Ramadhani Achmad NIM: 416125010126 MATKUL: Kewarganegaraan                   PENDAHULUAN             Dunia hari ini sedang mengalami pergeseran tektonik dalam cara manusia mendefinisikan identitas. Globalisasi, yang dipacu oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi, telah menciptakan sebuah ruang publik tanpa batas yang dikenal sebagai "desa global". Di satu sisi, konektivitas ini menawarkan peluang bagi kemajuan peradaban. Namun, di sisi lain, ia menghadirkan tantangan eksistensial bagi konsep negara-bangsa. Batas-batas geografis yang dahul...

  MEMBANGUN KARAKTER DI TENGAH TANTANGAN MODERN PENDAHULUAN         NAMA: Shafina Ramadhani Achmad NIM: 416125010126 MATA KULIAH: KEWARGANEGARAAN                     PENDAHULUAN Integritas, dalam pandangan saya, adalah komitmen untuk menjalankan nilai-nilai moral dengan konsisten, di mana kata-kata, tindakan, dan keputusan selalu selaras dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Integritas bukan sekadar menghindari kebohongan, tetapi juga kemauan untuk bertindak benar meski menghadapi risiko atau godaan. Bagi seorang mahasiswa, nilai ini krusial karena kampus adalah laboratorium pertama untuk membentuk karakter. Di era di mana informasi mudah diakses dan persaingan ketat, mahasiswa sering dihadapkan pada dilema etis yang dapat membentuk atau merusak masa depan. Tanpa integritas, seorang mahasiswa mungkin berhasil secara akademik, tetapi gagal dalam membangu...

  REFLEKSI TANTANGAN HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH                                              NAMA: Shafina Ramadhani Achmad NIM: 416125010126 MATKUL: Kewarganegaraan               PENDAHULUAN           Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan fondasi utama bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Harmonisasi ini memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal, sambil tetap menghormati otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa keselarasan tersebut, negara kesatuan berisiko terpecah belah oleh regulasi y...